Pemalang (18/10) Memberikan Ilmu langsung kepada praktisi di lapangan, dinilai salah satu cara yang ampuh dalam memberikan kekebalan terhadap tenaga kerja indonesia terhadap perlakuan perlakuan tidak adil yang acap kali ditemui ketika bekerja di luar negeri.

Dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyeledupan Manusia (TPPM), Kantor Imigrasi Pemalang menginisiasi pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Peresmian Desa Binaan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Oktober 2023 di Balai Desa Sawojajar

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Pemalang, Arvin Gumilang, pembentukan desa binaan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Intelijen Keimigrasian Nomor IMI.4-GR.04.01-691 tanggal 26 Juli 2023 untuk melakukan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka memberikan pemahaman dan upaya pencegahan dari modus pemberangkatan pekerja migran secara non prosedural.

Adapun pemilihan Desa Sawojajar sebagai role model diwilayah kerja Kantor Imigrasi Pemalang tambah Arvin Gumilang, karena desa tersebut hampir Sebagian besar warganya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Konsep Desa Binaan Imigrasi ini nantinya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang beserta jajaran instansi pemerintah lainnya baik vertikal maupun daerah akan memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat Desa Sawojajar tentang pentingnya memiliki dokumen legal dan sah untuk bekerja di luar negeri mulai dari dokumen kependudukan, paspor dan lain-lain sehingga akan memberikan rasa aman pada saat nanti bekerja di luar negeri.

Kegiatan ini juga sekaligus untuk membangkitkan awareness/kewaspadaan masyarakat agar tidak mudah jatuh pada rayuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menjanjikan dapat membantu pengurusan dokumen untuk bekerja di luar negeri tidak sesuai dengan prosedur yang pada akhirnya dapat menyulitkan diri mereka sendiri. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan pembentukan Desa Binaan Imigrasi ini sekaligus merupakan bukti peran serta imigrasi sebagai instansi yang memfasilitasi pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan dokumen keimigrasian (paspor) yang legal dalam rangka perjalanan ke luar negeri untuk bekerja.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang berharap agar Desa Sawojajar dapat menjadi Desa yang masyarakat nya sadar dan taat terhadap peraturan hukum khususnya dalam pengurusan dokumen kelengkapan bekerja ke luar negeri sehingga dapat menjadi contoh yang baik untuk desa-desa lainnya di wilayah Kab. Brebes dimana sebagian besar masyarakat nya mengadu nasib sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Pemalang 21/08. Imigrasi Pemalang mengadakan upacara peringatan HDKD ke 78 di halaman gedung. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Pemalang, Arvin Gumilang.

Peringatan Hari Dharma Karya Dhika atau lazim disingkat HDKD kali ini berlangsung secara sederhana di depan halaman Kantor Imigrasi Pemalang. Walau begitu, acara ini berlangsung secara khidmat. Bagi sebagian orang, pasti banyak yang bertanya, apa itu HDKD. Nah HDKD ini sebenarnya erat kaitannya dengan sejarah Kemenkumham RI.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan hukum, hak asasi manusia, dan administrasi pemerintahan. Kementerian ini memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program terkait hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945, menjadikannya salah satu kementerian pertama yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut adalah beberapa tahapan sejarah singkat terbentuknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

1. Periode Awal Kemerdekaan: Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mulai membentuk struktur pemerintahan. Pada 19 Agustus 1945, Kementerian Hukum dan Asas-asas Konstitusi (dikenal dengan singkatan Kementerian Hukum) didirikan. Kementerian ini bertanggung jawab atas urusan hukum dan aspek-aspek konstitusi dalam pemerintahan.
2. Perubahan Nama dan Fungsi: Seiring perkembangan dan perubahan dalam struktur pemerintahan Indonesia, kementerian ini mengalami perubahan nama dan tugas. Pada tahun 1999, nama kementerian ini diubah menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), untuk mencerminkan perluasan peran dalam mengawal dan melindungi hak asasi manusia.
3. Tugas dan Fungsi: Kemenkumham memiliki berbagai tugas dan fungsi, termasuk pengelolaan lembaga pemasyarakatan, pemberian amnesti, grasi, dan abolisi, pengelolaan keimigrasian, kepemilikan dan pengelolaan data kependudukan, serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.
4. Perkembangan Lebih Lanjut: Selama beberapa dekade terakhir, Kemenkumham terus mengalami perkembangan dalam tugas dan tanggung jawabnya, sejalan dengan perkembangan hukum dan kebijakan di Indonesia.

Nah HDKD ini dirayakan sebagai peringatan hari lahir Kemenkumham RI yang erat kaitannya dengan berdirinya NKRI.

SEMARANG – Sebelas Calon Pegawai Negeri Sipil lulusan Politeknik Imigrasi (Poltekim) telah mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, Senin (13/02). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah A Yuspahruddin memimpin jalannya prosesi Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS tersebut.

Resmi menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kakanwil meminta mereka untuk memahami dan mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku ASN.

“Anda sudah bersumpah, maka sebagai PNS harus mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan,” ujar Yuspahruddin kepada alumni Poltekim Angkatan 20.

“Selalu ingat kode etik dan kode perilaku ASN nomor satu, yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi,” sambungnya.

Kakanwil juga berpesan kepada seluruh PNS yang baru diambil sumpahnya agar memiliki sikap proaktif, mempunyai keterampilan di luar tugas dan fungsinya masing-masing, dan senantiasa mengasah keterampilan tersebut.

“Agar produktivitas tidak menurun dan bisa memberikan layanan yang lebih baik, harus menambah terus pengetahuannya tentang Keimigrasian dan yang lainnya. Karena masyarakat yang Anda layani memiliki pengetahuan yang banyak dan beragam,” kata Kakanwil.

Berlangsung di Aula Kresna Basudewa, tampak Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu Daru F., Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan serta beberapa Kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng.

• 

• 

•